Perlindungan jaminan social tidak saja menjadi tanggung jawab dari perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja formal, namun selayaknya perlindungan tersebut juga berhak didapatkan pekerja dari sector informal atau pekerja rentan.
Pekerja rentan merupakan pekerja sector informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim. Para pekerja tersebut diantaranya petani, nelayan, pedagang kaki lima, guru mengaji, kiai ponpes , marbot, dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.
Pemerintah kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga kerja kota Banjarmasin melaksanakan penandatanganan Peraturan Walikota (Perwali) tentang pelaksanaan program jaminan social ketenagakerjaan sekaligus penyerahan santunan jaminan kematian serta penyerahan kartu peserta non-ASN pemko Banjarmasin dan CSR Bank Kalsel untuk pekerja rentan bertempat di Aula Baiman 2 Pemerintah Kota Banjarmasin.
Penyerahan santunan jaminan kematian dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan diberikan secara simbolis oleh Walikota Banjarmasin H.Ibnu Sina yang didampingi oleh Kepala Diskopumker Bapak H.M. Isa Ansari SE, M.AP kepada Ahli waris pekerja non-ASN, pekerja non-ASN serta pengusaha UMKM di wilayah Kota Banjarmasin yang disaksikan oleh kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan , Perwakilan Bank Kalsel dan SKPD terkait.
dalam sambutan pembukanya bapak Walikota Banjarmasin menyampaikan "Dibanjarmasin terdapat sekitar 19.000 lebih Pekerja Rentan yang menyebar diberbagai sektor dan baru sekitar 3.000 pekerja yang terakomodir berdasarkan data tersebut saya sangat berharap kedepannya lebih banyak lagi pekerja yang dapat diakomodir" ungkap beliau.
Diharapkan dengan dirancangnya Perwali tersebut dapat menjamin terlaksananya program jaminan social ketenagakerjaan dan memenuhi kebutuhan dasar hidup layak bagi seluruh masyarakat atau pekerja di wilayah Kota Banjarmasin.
GALERI KEGIATAN
